Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembangunan rumah layak huni di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitan yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Faktor komunikasi sudah dijalankan sesuai mekanisme hierarki kewenangan bersama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, permasalahan komunikasi hanya terletak pada pemahaman masyarakat yang belum cukup paham terkait mekanisme pemberian bantuan rumah layak huni, 2) Faktor sumber daya sudah cukup memadai dimana alur kebijakan oleh Bupati langsung ditindaklanjuti di pemeritah kecamatan Anggrek dan di tingkat desa, 3) Faktor disposisi masih menemui kendala dalam hal partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pada tingkat desa, 4) Faktor struktur organisasi mengedepankan prinsip hierarki kewenangan dan tanggung jawab melalui SOP yang tersedia.