Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah sertifikat jaminan fidusia merupakan dokumen yang wajib untuk ditunjukkan pihak pelaku usaha pembiayaan konsumen ketikan melakukan penarikan kendaraan. (2).Bagaimanakah akibat hukum jika melakukan penarikan kendaraan bermotor tanpa menunjukkan sertifikat jamina fidusia. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal/normatif. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenai data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa;(1). Perusahaan pembiayaan tidak harus menunjukkan sertifikat fidusia pada saat melakukan eksekusi, akan tetapi Sertifikat fidusia itu sudah harus ada dalam penguasaan perusahaan pembiayaan. Merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan juga merujuk pada Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011, telah menetapkan salinan setifikat sebagai lampiran prasyarat untuk pengamanan eksekusi. Akan tetapi kekuatan eksekusi sertifikat tersebut tetap merujuk pada Putusan Mahkamah KonstitusiRINomor18/PUUXVII/2019. (2). Proses eksekusi kendaraan bermotor objek jaminan, fidusia tidak menimbulkan akibat hukum, jika sertifikat fidusia tidak ditunjukkan kepada konsumen pada saat proses eksekusi. Akan tetapi yang terpeting dalam proses eksekusi setelah lahirnya Putusan Mahkamah KonstitusiRINomor18/PUUXVII/2019 adalah adanya penetapan eksekusi dari pihak pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Perlu adanya lembaga yang legal khusus memberikan layanan jasa eksekusi. (2). Perlu sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat sebagai konsumen pembiayaan.