Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pencabutan SIM pelanggar lalu lintas menurut Undang-Undang Lalu lintas, serta untuk mengatahui peranan satuan lalu lintas dalam pencabutan SIM bagi pelanggar lalu lintas Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam realita pelaksanaan aturan perundangundangan tersebut di lapangan.Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa; 1) Pengaturan Hukum Pencabutan Surat Izin Mengemudi bagi Pelanggar Lalu Lintas di wilayah Hukum Polres Bone Bolango dapat dibagi dalam dua bagian, yakni Pengaturan Hukum Pencabutan Sementara dan tetap sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam pasal 89, menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara, sedangkan terhadap pencabutan SIM yang bersifat tetap dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 314, yang menerangkan bahwa selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan surat izin mengemudi berdasarkan putusan hakim. 2) Peranan satuan lalu lintas yakni sebagai Pemberi Rekomendasi Kelayakan Pencabutan SIM, serta sebagai sebagai pelaksana Penyitaan SIM itu sendiri yang juga sebagai bentuk penyitaan SIM yang sifatnya sementara menunggu putusan pengadilan. Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan agar pemerintah melengkapi regulasi tentang pencabutan SIM, baik sebagai sanksi pidana lalu lintas, atau sanksi pelanggaran berlalu lintas.