Skripsi ini menggunakan penelitian secara deskritif dengan metode pendekatan kualitatif kepada Pegawai/Aparat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boalemo. Serta informan di tentukan berdasarkan suatu tingkat pemahaman terhadap masalah penelitian terdiri dari tujuh (7) orang yang terdiri dari Unsur BKD Kabupaten Boalemo. Penulisan ini di latar belakangi oleh transparansi mutasi pegawai yang dapat di lihat dari berbagai aspek indikator keterbukaan, prosedur dan kemudahan yang belum secara optimal di laksanakan. Penelitian ini bergerak dari suatu pengamatan yaitu dari penyampaian informasi yang secara terbuka, proses dan prosedur mutasi dan kemudahan pengurusan administrasi di dalam pemutasian aparatur sipil negara di pemerintah daerah kabupaten boalemo kurang transparan. Penelitian ini selain untuk masalah yang berkaitan dengan transparansi mutasi pegawai dalam pelayanan, serta bertujuan untuk mengetahui proses transparansi mutasi di badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data juga di lakukan dari tahap pengumpulan hingga data penarikan kesimpulan data dengan menerapkan teknik kualitatif. Dengan hasil penelitian 1. Informasi mutasi aparatur sipil negara dapat di akses, memadai, mudah di jangkau dan tepat waktu. 2. Transparansi informasi dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang proses pengurusan dan prosedur di dalam mutasi aparatur sipil negara dengan secara transparan. 3. Transparansi pelayanan yang dapat di peroleh dengan mudah akan menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dapat berkurangnya pelanggaran peraturan perundang-undangan . Sehingga dapat di simpulkan bahwa adanya suatu transparansi informasi dalam halnya aparatur sipil negara yaitu mutasi juga dapat mempengaruhi suatu peningkatan di dalam wawasan, pengetahuan, partisipasi masyarakat di dalam pengembangan, dan kepercayaan. Sehingga di butuhkan partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan laporan untuk aparatur sipil negara tentang pemberian informasi kepada pemerintah tentang adanya suatu penyimpangan yang di lakukan oleh sipil pelayanan yang akan di pindahkan. Dapat di sarankan untuk membangun daerah serta mewujudkan visi misi badan kepegawaian daerah kabupaten boalemo kiranya proses dan prosedur mutasi ASN harus di lakukan dengan secara transparan, terbuka, dan mudah di peroleh berdasarkan pemetaan kebutuhan pegawai di setiap SKPD dan bukan karena faktor lain di luar itu. Pemerintah daerah kabupaten boalemo agar kiranya lebih netralisasi dalam memantau dan mengawasi proses pemutasian aparatur/pegawai, sehingga dapat di cegah sejak dini pratek-pratek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Boalemo. Kata kunci : Transparansi dan Pelayanan.