Meningkatkan perencanaan memainkan peran penting dalam pembangunan kritis. Perencanaan adalah proses yang mencakup model komunitas, yang dirancang untuk mengembangkan rencana strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Mahi dan Trigunarso, 2017). Namun, menurut Prajudi (Syafiie, 2015), perencanaan menyangkut penghitungan untuk mencapai tujuan tertentu, penentuan tempat, waktu, dan tata cara yang akan digunakan untuk membukanya. Informasi perencanaan untuk pengembangan masa depan. [1]. Dalam konteks pembangunan nasional, perencanaan pembangunan tidak selalu menjadi tugas pemerintah pusat. Dalam rangka otonomi daerah, badan pemerintahan daerah berkewajiban mengembangkan program pembangunan daerah. Otonomi daerah adalah hak daerah, sebuah pemerintahan. Kewajiban mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi otonomi daerah, diharapkan tidak ada lagi perilaku politik otoriter dari pemerintah pusat, yang diekspresikan dengan ungkapan “daerah pusat” untuk membukanya atau menciptakan ketimpangan antar “daerah” pusat. Saat ini, Pemerintah daerah berhak mensejahterakan rakyatnya melalui otonomi daerah. Konsekuensinya, pemerintah daerah juga berkewajiban memberikan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, prakarsa, dan upaya penguatan masyarakat lainnya. [2].