Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rehabilitasi anak korban perdagangan orang di wilayah hukum Polda Gorontalo dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban perdagangan orang di wilayah hukum Polda Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif yang ditujukan untuk menelusuri perangkat peraturan perundang-undangan terkait rehabilitasi. sementara penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengungkap implementasi rehabilitasi dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian di Polda Gorontalo. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa implementasi rehabilitasi di Polda Gorontalo mencakup asesmen korban, pemulihan serta proses rehabilitasi medis, dan psikologi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 13Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih minimnya koordinasi antar lembaga rehabiloitasi terkait, keterbatasan tenaga ahli psikolog, serta minimnya sarana dan prasarana yang belum memadai. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah daerah dan lembaga terkait memperkuat sinergi lintas sektor melalui peningkatan koordinasi dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, pelatihan khusus bagi tenaga ahli, seperti psikolog dan pekerja sosial, perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasusTPPO. Sarana dan prasarana pendukung rehabilitasi, seperti pusat rehabilitasi terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas medis, psikologis, dan pendidikan, juga harus diprioritaskan.