Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 38/Pid.Sus/2018/ PN.Mar. dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dalam skripsi ini adalah (1) Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar Menurut penulis sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim haruslah menyentuh pada hukuman maksimal. Hal ini didasari atas alasan perbuatan pelaku merupakan perbuatan berlanjut yang mana dalam pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut menganut sistem absorpsi yakni apabila terdiri dari beberapa perebuatan maka menunjuk pada perbuatan yang memiliki hukuman yang paling berat. Kemudian dari pada itu terdakwa dengan korban memiliki hubungan keluarga yang mana apabila memiliki hubungan keluarga maka seharusnya dikenakan pasal 81 (3) UU Perlindungan Anak (2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN.Mar : Membuktikan setiap unsur yang ada dalam dakwaan JPU, Menguraikan kembali kronologis kejadian persetubuhan anak yang dilakukan terdakwa yang berkaitan dengan perbuatan berlanjut sesuai dengan Pasal 64 (1) KUHP, Dasar hakim mengkategorikan korban sebagai anak, Menjelaskan kejadian yang menunjuk pada kekerasan atau ancaman kekerasan, Persesuaian para saksi, Barang Bukti, Keadaan yang memberatkan dan meringankan