Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) menetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo (2) mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi. Metodeyang digunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif-f-Empiris, yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dansurvei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1) Pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo menunjukkan proses berjalan sesuai ketentuan, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan. 2) Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi meliputi kesulitan melacak harta hasilkorupsi, rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban tersebut, dan ketidakmampuan terdakwa membayar karena harta tidak lagi tersedia.Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika diharapkan: (1) Perlu peningkatan efektivitas pembayaran uang pengganti melalui sosialisasi, pelatihan, sistem terintegrasi, penilaian objektif, sanksi subsider, pengawasan, dan koordinasi antar instansi untuk memastikan proses yang transparan dan mendukung pengelolaan kas negara. (2) Pentingnya jaksa meningkatkan kerja sama dan penggunaan teknologi untuk pelacakan harta, serta edukasi kepada masyarakat dan terdakwa. Bagi yang tidak mampu, alternatif pembayaran seperti cicilan dan penilaian objektif harus dipertimbangkan. Pengawasan dan penegakan hukum tegas diperlukanuntuk memastikan kepatuhan dan efektivitas pembayaran uang pengganti.