Sri dewi sinta abay, NIM : H1116242, Hak Penambang Pasir Oleh Masyarakat Lokal Di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Dibimbing oleh Rasdiana,SH.,MH sebagai pembimbing I dan Herlina Sulaiman,SH.,MH sebagai pembimbing II. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dasar hukum masyarakat lokal dalam melakukan kegiatan penambangan pasir. (2) Mengetahui kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, karena peneliti mendapatkan data dengan cara terjun langsung di lokasi tempat penelitian. Selain itu untuk mendukung data sekunder, juga dilakukan penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang di dapat dari wawancara ke beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Adapun hasil penelitian yakni (1) Dasar hukum penguasaan oleh masyarakat lokal atas kegiatan penambangan pasir (sedotan) yang dilakukan di Kecamatan Buntulia khususnya di Desa Taluduyunu Utara yaitu penguasaannya terjadi dengan alamiah yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 tahun.Tetapi juga, dasar hukum penguasaannya ttidak cukup hanya melalui fisik saja. Maka dengan ini pada Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat terkait penambangan pasir wajib mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR).(2) Pemerintah Kabupaten Pohuwato kurang tegas dalam mengurus kegiatan Penambangan Pasir yang dimana kegiatan tersebut dapat berdampak terhadap Lingkungan.Hal ini dikarenakan penambangan psir yang dilakukan masyarakat setempat adalah penduduk local dimana perekenomiannya kurang serta yang diperoleh pada kegiatan penambangan pasir tersebut belum cukup untuk menopang biaya hidup.Sehingganya terjadilah ketidakpedulian dari pemerintah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan Dengan adanya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat lokal, ada baiknya pemerintah kabupaten pohuwato lebih memperhatikan keadaan tersebut, serta memikirkan kebijakan apa yang harus dilakukan, karena mengingat kegiatan tersebut merupakansalah satu mata pencaharian bagi warga setempat.Perlu adanya penyuluhan hukum mengenai kegiatan pertambangan terkait lingkungan hidup agar masyarakat setempat yang melakukan pertambangan pasir dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.