Penegakan hukum pidana dapat diterapkan pada perbuatan yang dilakukan oleh oknum debt collector yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitudisertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik dan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debt collector terkait dengan pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan studi kasus di Polresta Gorontalo sebagai contoh implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penarikan paksa yang dilakukan oleh debt collector. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti korban penarikan kendaraan, Kanit Reserse Kriminal, anggota Reserse Kriminal dan pihak debtcollector serta observasi dan analisis dokumen kasus terkait dalam penegakan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peranan kepolisian dalam penegakan hukum yang terkait dengan penarikan paksa kendaraan oleh oknum debt collector. Namun demikian, peranan kepolisian perlu ditingkatkan dalam upaya mengungkapkan kejahatan perampasan yang dilakukan oleh debtcollector di jalanan. Penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pertimbangan hukum pidana dan meningkatkan kinerja kepolisian dalam menerapkan sanksi kepada pelaku penarikan paksa kendaraan bermotor.