Penelitian ini tujuan Untuk mengetahui dan mendiskripsikan peranpemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Tihengo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuaitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah Analisis interaktif data. Adapun hasil penelitian peran pemerintah Desa Tihengo Kecamatan Panelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan tiga indikator penelitian yaitu peran sebagai regulator, peran sebagai dinamisator dan peran sebagai fasilitator kesemuanya telah dilaksanakan sekalipun terdapat dari beberapa indikator tersebut terlihat masih belum sepenuhnya terwujud. Hal yang berkaitan dengan kebutuhan akan regulasi atau aturan main yang mengarah pada pemberdayaan bagi nelayan masih menjadi pekerjaan rumah bagipemerintah Desa untuk diwujudkan. Karena belum terdapat aturan khusus berupa peraturan Desa yang mengatur terkait aktifitas para nelayan.Ketersediaan sarana pendukung yang memadai untuk kebutuhan para nelayan menjadi keluhan masyarakat dan tantang bagi pemerintah Desa untuk diwujudkan sehingga para nelayan akan mampu bertahan dalam aktifitasnya. Rekomendasi penelitian ini adalah pentingnya pemerintah Desa Tihengo untuk menyusun dan menerbitkan regulasi khusus yang dibuat oleh pemerintah Desa dalam kaitannya dengan aktifitas para nelayan.Hal ini penting mengingat bahwa para nelayan di Desa tersebut adalah warga masyarakat yang memang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah Desa untuk diberdayakan dan disejahterakan melalui kebijakanregulatif yang menguntungkan para nelayan. Dilain sisi prosespendampingan yang dapat memberikan arahan dan pembinaan kepada para nelayan agar terus dilakukan sehingga tercipta hubungan yang baik antara pemerintah Desa dan para nelayan dan dampaknya pada keberlanjutan dari aktifitas para nelayan kedepan. Kebutuhan akan saran pendukung jugaberupa alat tangkap ikan, serta lainnya perlu juga diupayakan oleh pemerintah Desa disediakan, baik melalu kebijakan anggaran Dana Desa, maupun dengan relasi pemerintah diatasnya.