SKRIPSI

File Icon

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KABUPATENGORONTALO UTARA

Tanggal Upload: 29/06/2025

Penulis / NIM:
RIFALDI SUMO / S2121037

Program Studi:
S1 Ilmu Pemerintahan

Tahun Akademik:
2025

Kata Kunci:
implementasi kebijakan, perlindungan perempuan dan anak

Abstrak:

Penelitian ini tujuan Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis datamenerapkan teknik interaktif data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentangPerlindungan pada Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Gorontalo Utara berupa komunikasi, yaitu sosialisasi yang dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat sebagai objek penerima kebijakanbelum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kurangnya pemahaman masyarakat akan hadirnya Peraturan Daerah tersebut memberikan dampak dari kurang tercapainya tujuan dari kebijakan publik yang dilaksanakan. Di sisi lain, kebijakan tersebut diharapkan mampu mereduksi permasalahankekerasan pada perempuan dan anak, serta dapat memberikan rasa aman dankemandirian bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara. Rekomendasipenelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya dinas terkait perlu melakukan komunikasi yang intensif, masif, dan benar-benar memberikan efek pengetahuan akan informasi terkait dengansubtansi dan isi dari peraturan daerah yang dimaksud. Hal ini penting mengingat banyaknya masalah kebijakan tidak mencapai tujuannya disebabkan oleh faktor komunikasi. Penyebaran informasi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi tatap muka dengan masyarakat. Semuakesempatan yang menghadirkan masyarakat perlu disisipkan sosialisasi sehingga benar-benar menggambarkan k kesamaan pemahaman masyarakat. Di lain sisi, upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan peraturan daerah perlujuga didukung oleh sumber daya manusia yang secara kuantitas bisa menjamin perwujudan dari setiap kebijakan yang dibuat.
Berkas Lampiran
Unduh File