SKRIPSI

File Icon

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (No.93/Pid.Sus/2018/PN Mar)

Tanggal Upload: 30/05/2025

Penulis / NIM:
RAHMAN HIKAYA / H1116244

Program Studi:
S1 Ilmu Hukum

Tahun Akademik:
2020

Kata Kunci:
Tindak pidana dan narkotika

Abstrak:

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan (No.93/Pid.Sus.2018/PN Mar). (2)Untuk mengetahui Apakah Faktor- Faktor atas pertimbangan hakim terhadap penyalahgunan narkotika putusan (No.93/Pid.Sus/2018/PN.Mar). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu digunakan untuk mengkaji serta mengamati ketetapan-ketetapan tentang berbagai jenis narkotika, ketetapan peraturan perundang-undangan terhadap kejahatan atau kekerasan narkotika, serta ancaman hukuman pidana. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini yakni (1) tinjauan hukum Pidana oleh ketua majelis terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri pada Putusan Perkara Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Mar sudah benar. Ada 2 (dua) dakwaan yang digunankan Jaksa Penuntut Umum, yakni : Primair Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 Tahun 2009 , serta Subsidiair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Diantaranya kedua unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu, yang sudah pasti sah serta ditetapkan telah bersalah ialah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.(2) Faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika bisa dilihat dari segi faktor penyebab penyalahgunaannya, selain itu pemicu penyalahgunaan narkotika akan pemakai ialah unsur perilaku yang lamban serta perasaan keingin tahuan yang amat besar berkaitan pada yang namanya narkotika, faktor lingkungan seperti pada lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan serta di lingkungan masyarakat dan pendidikan yang lemah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 mengenai narkotika, pada akhirnya bisa menaikkan perluasan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang serentak dengan Polri, dan menaikkan pemahaman hukum bagi masyarakat ketika usaha penyalahgunaan serta pengedaran ilegal Narkotika di Indonesia. khususnya yang berada dikabupaten Pohuwato. Pentingnya pengayoman dan perlunya peran aktif dari semua elemen masyarakat di Kabupaten Pohuwato supaya mendoron terlaksananya usaha dalam menganggulangi apa yang dilaksanakan pemerintah beserta kepolisian Polres Pohuwato agar peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat segera diberantas.
Berkas Lampiran
Unduh File