Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undagan merupakan salah satu dasar hukum pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Sebagaimana dalam pelaksanaannya, harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah merupakan upaya menyelaraskan, menyesuaikan, membulatkan dan memantapkan konsepsi suatu rancangan Peraturan Daerah baik secara substansi dan prosedural sehingga tersusun secara sitematis dan tidak saling tumpang tindih. Sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana urgensi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo dan bagaimana upaya memaksimalkan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo. Metode penelitian ini adalah penelitian normative empiris dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama urgensi harmonisasi rancangan peraturan daerah dapat dilakukan dengan penyelarasan materi muatan peraturan perundang undangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta teknik penyusunan. Kedua upaya memaksimalkan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas tim perancang Kanwil Kemenkumham Gorontalo; memaksimalkan kebutuhan saran dan prasarana dalam melaksanakan harmonisasi Raperda; dan melakukan koordinasi dengan instansi horizontal di daerah yang dijadikan sebagai langkah awal dan sebagai media untuk melakukan sosialisasi atau Focus Group Discussion (FGD) terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar kewenangan pelibatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan Peraturan Daerah.