Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa dengan Kepala desa sebagai kepalapemerintahan desa.Karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi.Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa.Namun, dibeberapa fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terimplementasi dengan baik bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.Metode pada penelitian ini adalah metode yang menggabungkan unsur hukum normative yang didukung dengan penambahan data empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan, perumusan dan penetapan pembentukan Peraturan Desa di kecamatan Bulango Selatan yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa proses/tahapan tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman tehnis peraturan didesa.Proses yang dilakukan oleh BPD terlihat hanya efektif pada tahap penetapannya saja tanpa memperhatikan makenisme yang sudah diatur sehinga harapan untuk memujudkan Pemerintahan yang baik belum sepenuhnya efektif. Dengan demikian diperlukan kebijakan strategis demi terselenggaranya pemerintah yang baik, seperti memberikan bimbingan teknis, peningkatan jenjang Pendidikan formal, pengadaan sarana prasarana serta dukunga operasional bagiBPD untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintah desa.