Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana tanggung jawab penyidik terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana peredaran minuman beralkohol, (2) untuk mengetahui factor apa saja yang menjadi hambatan penyidik terkait dalam melakukan penyimpanan barang bukti hasil sitaan di Polres Boalemo. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, merupakan suatu metode penelitian yang didalamnya mengumpulkan data primer yang didapatkan dari wawancara berupa fakta-fakta yang ada dilapangan terkait masalah yang dibahas. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tanggung jawab penyidik terhadap penyitaan barang bukti dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab yuridis, dan tanggung jawab fisik. Tanggung jawab yuridis ialah setiap instansi dalam mendaftarkan atau mencatat dan mengelolah barang bukti yang telah disita penyidik, dan tanggung jawab fisik adalah melakukan perawatan terhadap barang yang telah disita dengan melakukan kerja sama bersama sattahti. (2) factor-faktor yang menjadi hambatan penyidik yang berwenang dalam melakukan penyimpanan barang bukti adalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, dan masih kurangnya personil PFPBB. Bentuk tanggungjawab penyidik harus lebih diperhatikan dikarenakan semua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis, walaupun BB masih dalam proses BAP, tidak hanya itu, Polres boalemo perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sattahti dan menambah personil PFPBB sesuai dengan peraturan yang berlaku guna terlaksananya fungsi sattahti yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.