Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bone Bolango dan kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-doctrinal atau penelitian hukum sosial (social legal research) sering pula disebut Penelitian empiris dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat, Penelitian ini didasarkan pada realitas adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bone Bolango ada 3 (tiga), yaitu mengawasi setiap tahapan pemilu, mensosialisasikan bagaimana tahapan pemilu, meminimalisir dan menindak lanjuti setiap pelanggaran melakukan evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, peran tersebut belum maksimal tentunya ini terkendala dengan faktor-faktor yang menghambat peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bone Bolango adalah struktural (Penegakan Hukum) yang masih terkendala dengan kurangnya personil dari Bawaslu, subtansi terkendala dengan UU No. 7 Tahun 2017 tidak efektif karena membuka peluang kepada para calon legislatif untuk melakukan kejahatan Money Politics dan budaya hukum yaitu kurangnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.