Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar penyelenggara pelayanan publik menjalankan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan. Dengan adanya Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik lebih mempermudah DPRD Kabupaten Boalemo dalam melakukan pengawasan pelayanan publik maka penulis tertarik untuk menelti secara nyata dan lebih mandalam serta membahas mengenai (1) fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Boalemo dalam penyelenggaraan pelayanan publik menuju good governance, dan (2) hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD Kabupaten Boalemo dalam pengawasan pelayanan publik. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis, secara yuridis fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Boalemo dalam pengawasan pelayanan publik dikaitkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 17 Tahun 2020 tentang MD3, dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Secara sosiologis penulis menganalisis keadaan nyata bagaimana DPRD Kabupaten Boalemo dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Boalemo baik. Dengan tolak ukur bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Boalemo berupa dengar pendapat, kunjungan kerja, reses, pengawasam terhadap kinerja pemerintah, pengawasan terhadap Perda Kabupaten dan Perbup. Terbukti RPJMD Kabupaten Boalemo dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2020 dengan nilai rata rata capaian Kinerja Utama dari 142 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Boalemo adalah 105,05% . Hambatan yang masih dihadapi oleh DPRD Kabupaten Boalemo terkait fungsi pengawasan ini adalah minimnya pemahaman anggota DPRD tentang fungsi pengawasan dan latar belakang pendidikan anggota DPRD.