Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan analisis realitas empiris di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KotaGorontalo,sementaradatasekunderdiperolehmelaluitelaahpustakaterhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkanbahwapelaksanaanretribusiIMBsebagaisalahsatusumberPADdi Kota Gorontalo belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data tahun 2023, dari total 41.582 bangunan yang tersebar di sembilan kecamatan, hanya 54,62% yang memiliki IMB. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perizinan bangunan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan petugas pelayanan, serta sistem prosedural yang masih dianggap kompleks dan tidak ramah pengguna. Selain itu, kendala dalam penegakan sanksi administratif turut memperlemah efektivitas implementasi peraturan tersebut. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan retribusi IMB sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan yang efisien, meningkatkan edukasi hukum masyarakat, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Optimalisasi penerapan Perda Nomor 36 Tahun 2011 tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan PAD, tetapi juga terhadap penataan tata ruang kota yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.