Penelitian ini bertujuan Untuk menegetahui penerapan sanksi atas tindak pidana pemilu dalam pemilu legislatif 2019 provinsi Gorontalo, serta untuk menegetahui faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pemilu. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1. Penerapan sanksi pidana penjara kepada pelaku sesuai dengan isi dari undang-undang pemilu tanpa satu pun pelaku menjalani sanksi penjara dan hanya diberikan masa percobaan. Penerapan sanksi pidana denda yang diberikan kepada pelaku serasa masih banyak kelemahan krna dalam aturan bersifat komulatif tapi pada prakteknya berbeda menjadi altenatif. 2. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu hendaknya harus benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum agar keadilan sebenarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan semua pihak. Sedangkan pertimbangan sosiologis hakim memberikan sanksi pidana penjara dan denda bukan merupakan ajang balas dendam sehingga dalam pandang ini vonis yang dijatuhkan lebih korektif/ atau kedepannya terdakwa lebih mengintropeksi dirinya apa yang salah dilakukan dan jangan sampai terulang kembali.